Analisis PPh Dengan Perlakuan Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Atas Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Abstrak

Dalam materi Pajak Penghasilan, terdapat beberapa ketentuan yang diubah dan/atau ditambah salah satu kebijakan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tersebut menyebutkan adanya ketentuan menganai tarif Pajak Penghasilan orang pribadi dan badan. Peredaran bruto merupakan salah satu komponen penting dalam menghitung Pajak Penghasilan Badan. Sebagaimana diatur oleh Pasal 7 ayat (2) UU No.7 Tahun 2021. Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak dikenai Pajak Penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak dan Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri berbentuk perseroan terbuka sebesar 22% (dua puluh dua persen). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan, pembayaran, pelaporan Pajak Penghasilan Atas Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dengan perlakuan Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada PT. Lingkar Samudra Barokah. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang berbentuk kata-kata atau gambaran secara sistematis berdasarkan fakta, situasi dan aktifitas yang ada sehingga tidak menekankan pada angka. Hasilnya menunjukan bahwa PT. Lingkar Samudra Barokah menggunakan Perlakuan Harmonisasi Peraturan Perpajakan atas tarif Penghasilan Pajak Badan yang berlaku sebesar 22% dan mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50%.