EFEKTIVITAS BP4 PADA PENCEGAHAN PERCERAIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus pada KEMENAG KAB SERANG)

Abstract

Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain pada ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan. Adapun  di Indonesia  telah ada  hukum perkawinan yang secara otentik di atur d dalam UU. NO. 1 Th. 1974 Lembaran Negara RI. Tahun 1974 Nomor 1. Adapun penjelasan atas Undang-Undang tersebut di muat di dalam Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 3019 yang didalam bagian penjelasan umum di uraikan beberapa masalah mendasar.Berkaitan dengan banyak hal. Islam memandang penting persoalan pernikahan, hal ini dikarenakan pernikahan merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan, namun bukanlah merupakan tujuan akhir dari kehidupan ini melainkan sebagai awal memulai untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Manusia sebagai individu memerlukan masyarakat, dan untuk terciptanya masyaraakat yang teratur memerlukan hukum. Oleh karena itu, hukum merupakan kebutuhan manusia. BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat social keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) merupakan organisasi semi resmi yang bernaung di bawah Kementerian Agama bergerak dalam pemberian nasehat perkawianan, perselisihan dan perceraian. Sebagai lembaga semi resmi, BP4 bertugas membantu Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan berbagai gerakan-gerakan untuk membentuk keluarga yang sakinah dan berpendidikan Agama di lingkungan keluarganya. Selain itu, BP4 juga bersifat profesi, sebagai penunjang tugas Kementerian Agama dalam bidang penasihatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan menuju keluarga yang sakinah, yang mempunyai tujuan mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah yang kekal menurut ajaran Islam dan berasaskan Pancasila.