Sedanten: Jurnal Multidisiplin Ilmu

Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Implementasi Wakalah dan Kafalah di Era Modern

2026-08-04T02:02:07+00:00

The development of the modern economy and Islamic financial institutions demands the adaptation of classical Islamic jurisprudence (fiqh) contracts to remain relevant and in accordance with Islamic principles. Wakalah and kafalah are two contracts widely used in contemporary practice as instruments for the delegation of authority and guarantees. This study aims to review the implementation of wakālah and kafalah in modern economic practice from a fiqh muamalah perspective and identify emerging challenges to sharia compliance. The method used is a qualitative multi-method approach through doctrinal studies, document analysis, case studies, and comparative analysis. Data are sourced from classical Islamic jurisprudence literature, fatwas of the National Sharia Council (DSN-MUI), national regulations, and practices in Islamic banking, takaful insurance, and guarantee institutions in Indonesia. The results show that wakālah and kafalah remain normatively valid and relevant, but face challenges in the form of inconsistent fatwa application, unclear responsibilities, determination of ujrah, and risk management. Therefore, standardization of contracts, strengthening the role of the Sharia Supervisory Board, and integration of risk management based on the maqāṣid al-syarī‘ah (obligatory objectives) are necessary.

PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD, NHT, DAN JIGSAW DALAM MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SISWA

2026-08-11T05:00:54+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement Division), NHT (Numbered Heads Together), dan Jigsaw dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Metode pembelajaran kooperatif terbukti mampu mendorong partisipasi aktif siswa, meningkatkan interaksi sosial, serta menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Dengan membandingkan ketiga metode tersebut, studi ini memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai efektivitas dan kelebihan masing- masing pendekatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan metode kooperatif mampu meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan dibandingkan dengan pembelajaran konvensional.

PERAN PERADILAN AGAMA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

2026-08-11T05:08:28+00:00

Peradilan Agama memiliki kedudukan strategis dalam penyelesaian perkara hukum keluarga Islam sekaligus memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai pihak yang rentan dalam konflik keluarga. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Peradilan Agama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak serta mengidentifikasi tantangan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang- undangan, konseptual, dan kasus. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peradilan Agama memiliki peran penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum melalui penyelesaian perkara perkawinan, perceraian, nafkah, hak pemeliharaan anak (hadhanah), dan harta bersama. Perlindungan terhadap perempuan diwujudkan melalui penetapan hak-hak yang timbul selama dan setelah perkawinan, sedangkan perlindungan terhadap anak diwujudkan melalui pemenuhan hak pengasuhan, nafkah, pendidikan, kesehatan, dan kepentingan terbaik bagi anak. Namun, efektivitas perlindungan masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi hukum, keterbatasan akses bantuan hukum, ketidakpatuhan terhadap putusan, dan kesenjangan sosial ekonomi. Oleh karena itu, penguatan pelayanan peradilan, akses bantuan hukum, edukasi masyarakat, dan sinergi antarlembaga diperlukan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan.

Prinsip Keadilan Dalam Fikih Siyasah Dan Implementasinya Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Negara

2026-10-14T03:27:30+00:00

Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam fikih siyasah yang menjadi landasan etis dan normatif dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan dalam fikih siyasah serta relevansinya dengan sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam pengambilan keputusan pemerintahan, perlindungan hukum, akuntabilitas kekuasaan, dan perumusan kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Al-Qur’an, peraturan perundang-undangan, buku-buku fikih siyasah, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran dan perbandingan konsep hukum untuk mengidentifikasi hubungan antara prinsip keadilan dalam fikih siyasah dan prinsip konstitusional Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip keadilan (al-‘adl), amanah, syura, dan kemaslahatan (maslahah) memiliki relevansi normatif dengan prinsip persamaan di hadapan hukum, kepastian hukum yang adil, serta penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Implementasi prinsip-prinsip tersebut dapat diwujudkan melalui pengambilan keputusan yang partisipatif, perlindungan hak warga negara tanpa diskriminasi, penguatan mekanisme pengawasan kekuasaan, dan kebijakan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Namun, keberadaan norma keadilan belum menjamin terwujudnya keadilan substantif tanpa dukungan mekanisme pelaksanaan dan pengawasan yang efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa fikih siyasah dapat menjadi kerangka etis dan konseptual untuk memperkuat penyelenggaraan kekuasaan negara yang adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.